Opini: Perempuan Boleh Punya Posisi

Perempuan Boleh Punya Posisi

Oleh : Opi Siti Patimah

Prasangka terhadap perempuan seringkali menjadi masalah dalam dunia politik. Masih adanya diskriminasi mengenai peran dan status membuat ketimpangan gender masih terjadi. Padahal Undang-Undang Republik Indonesia tidak membatasi dan melarang kiprah perempuan di dunia politik, namun keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih rendah. Padahal perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik juga merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bung Karno sendiri pun pernah berpesan kepada kaum perempuan “Perempuan Indonesia, kewajibanmu telah terang sekarang ikutlah dalam usaha menyelamatkan Republik dan jika Republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional.”-kumparan.com

Peraturan mengenai kuota perempuan dalam parlemen telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 tentang Pembentukan Partai Politik yang menegaskan bahwa pendirian dan  pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan kaum perempuan. Adanya peraturan tersebut telah menunjukkan bahwa undang-undang pun tidak mendiskrimasikan peran perempuan untuk berkiprah sama dengan laki-laki. Tapi mengapa keterwakilan perempuan masih rendah? Masalah gender seharusnya sudah bukan menjadi penghalang lagi bagi perempuan untuk mempunyai posisi bahkan sebagai elit politik. Kalau saat ini perempuan masih ragu untuk bersaing dengan laki-laki melawan diskriminasi, lalu bagaimana dengan emansipasi yang telah diperjuangkan Kartini demi melepaskan kaumnya dari diskriminasi? Saat ini perempuan dapat menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam menggerakkan arus politik. Perempuan bisa menuangkan ide-ide kreatifnya untuk perubahan yang lebih baik, seperti apa yang dilakukan oleh Megawati. Perempuan pertama yang pernah menjadi Presiden RI, perempuan yang selalu eksis dan dikenal dengan nama partai. Perempuan yang digadang sebagai sosok Kartini masa kini dan diharapkan memunculkan Kartini-Kartini di masa yang akan datang. Sebuah contoh nyata dari penolakan diskriminasi gender di dunia politik.